PEMBAYARAN UPAH PENYADAP GETAH PINUS PERHUTANI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Tempat Penimbangan Getah Dusun Ndukuh Desa Lancar Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo)

Fathurohman, Muhammad Riza (2025) PEMBAYARAN UPAH PENYADAP GETAH PINUS PERHUTANI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Tempat Penimbangan Getah Dusun Ndukuh Desa Lancar Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text M_RIZA_SKRIPSI.pdf Download (4MB)
	Text M_RIZA_SKRIPSI.pdf Download (4MB)
	Text M_RIZA_SKRIPSI.pdf Download (4MB)
	Text M_RIZA_SKRIPSI.pdf Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Fathurahman, Muhammad Riza. 2025, Pembayaran Upah Penyadap Getah Pinus Perhutani Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tempat Penimbangan Getah Dusun Ndukuh, Desa Lancar, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo). Skripsi. Fakultas Syari’ah. Hukum Ekonomi Syari’ah. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing: Endang Sriani, M.H. Kata Kunci: Pembayaran Upah, Penyadap Getah, Prinsip Hukum Islam Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Khususnya para penyadap getah pohon pinus. Salah satu sistem pengupahan yang diterapkan oleh Perum Perhutani adalah sistem kiloan, di mana upah diberikan berdasarkan jumlah hasil produksi yang dihasilkan para penyadap, tanpa memperhatikan lokasi kerja dan cuaca. Penelitian ini fokus pada Pembayaran Upah Penyadap Getah Pinus Perhutani di Tempat Penimbangan Getah Dusun Ndukuh Desa Lancar Kec. Wadaslintang serta bagaimana Perspektif Prinsip Hukum Islam terhadap Pembayaran Upah Penyadap Getah Pinus tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yakni penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, data primer diperoleh dengan metode wawancara dan observasi, dan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa praktik pembayaran upah penyadap getah pohon pinus menggunakan sistem kilogram serta pengukuran berdasarkan drum plastik, yang telah ditetapkan setara 120 kilogram per drum. Dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara penyadap yang lokasi sadapannya dekat dengan tempat penimbangan dan yang jauh. Karena dalam segi harga disamaratakan untuk seluruh penyadap, tanpa mempertimbangkan perbedaan medan kerja maupun jarak tempuh dari lokasi sadapan ke tempat penimbangan, serta untuk sistem pembayaran masih berbeda. Hal ini belum sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip kesetaraan. Pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar masih belum sesuai karena bagi yang menggunakan sistem kiloan pembayaran upah bisa langsung dibayarkan setelah proses penimbangan, berbeda dengan yang menggunakan sistem penetapan kiloan tanpa timbangan yang menggunakan drum plastik besar, dimana jika belum sesui ketentuan harus menunggu hasil timbang pabrik. Dalam prinsip tolong menolong (ta’awun) masih belum memenuhi kriteria karena dari pihak Perhutani belum menyediakan sistem kelembagaan seperti koperasi. Sedangkan dalam prinsip Tauhid dan prinsip Kebebasan sudah sesuai, karena karena dari pihak Perhutani sudah memberikan kebebasan, baik kebebasan dalam hal Agama serta kebebasan dalam hal bekerja. Dengan demikian pembayaran upah penyadap getah pinus belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Actions (login required)

View Item