PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF HAK ANAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM UUD 1945

kumalasari, Etika (2025) PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PERSPEKTIF HAK ANAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DALAM UUD 1945. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI_ETIKA_KUMALASARI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI_ETIKA_KUMALASARI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI_ETIKA_KUMALASARI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI_ETIKA_KUMALASARI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI_ETIKA_KUMALASARI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI_ETIKA_KUMALASARI.pdf Download (1MB)

Abstract

Etika Kumalasari, (2025). Program Makan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Hak Anak dan Kewajiban Negara Dalam UUD 1945. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing : Dr. Farkhani, S.HI., S.H., M.H. Kata Kunci : Program Makan Bergizi Gratis, Hak Anak, Kewajiban Negara, UUD 1945, Kondisi Gizi Anak, Problem Implementasi Program MBG. Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ini hadir sebagai respons terhadap kondisi gizi anak di Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius seperti tingginya angka stunting, wasting, dan malnutrisi ganda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas program dalam memenuhi hak anak atas gizi yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28H, dan Pasal 34 UUD 1945 serta instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis berperan strategis sebagai pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional anak atas kesehatan dan gizi. Namun, dalam implementasinya ditemukan berbagai masalah seperti ketidakmerataan distribusi makanan bergizi, kualitas makanan yang belum memenuhi standar gizi seimbang, keterbatasan anggaran, permasalahan logistik, serta minimnya partisipasi masyarakat dan sosialisasi program. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kecukupan nutrisi masih lemah, menimbulkan risiko pelanggaran hak anak dan mengurangi efektivitas program. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem distribusi dan pengawasan program, peningkatan kualitas menu makanan sesuai standar gizi, penguatan peran lembaga terkait seperti Badan Gizi Nasional, serta perluasan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sinergi antar kementerian dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan upaya tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu mewujudkan hak anak atas gizi layak sekaligus menjadi bukti konkret pemenuhan kewajiban negara sesuai amanat UUD 1945 dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Actions (login required)

View Item