ANALISIS PENGHAPUSAN NAMA MANTAN PRESIDEN SOEHARTO DALAM SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT NOMOR B-13721/HK.00.00/B-VII/MPR/09/2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN TRANSISIONAL

widiatmoko, Diaz surya (2025) ANALISIS PENGHAPUSAN NAMA MANTAN PRESIDEN SOEHARTO DALAM SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT NOMOR B-13721/HK.00.00/B-VII/MPR/09/2024 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN TRANSISIONAL. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI DIAZ BISMILLAH (FIX).pdf Download (3MB)

Abstract

Widiatmoko, Diaz Surya. 2025. Analisis Penghapusan Nama Mantan Presiden Soeharto Dalam Surat Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor B-13721/HK.00.00/B-VI/MPR/09/2024 Perspektif Teori Keadilan Transisional. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing Dr. Fahmy Asyhari, M.H. Kata Kunci: Penghapusan Nama Soeharto, Surat Keputusan MPR, Keadilan Transisional Surat Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor B- 13721/HK.00.00/B-VI/09/MPR/2024 menimbulkan kontroversi dan polemik baru mengenai apa yang menjadi dasar hukum Surat Keputusan MPR mengoreksi substansi dari Tap MPR No. XI/MPR/1998, dan mekanisme perubahan apa yang digunakan oleh MPR dalam merevisi substansi dari TAP MPR, serta dalam fakta sejarah penghapusan ini mencederai sejarah reformasi dan praktik ketatanegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif atau bahan kepustakaan yang mengacu kepada dasar-dasar hukum, aturan perundang- undangan yang berlaku, serta menggunakan Teori Keadilan Transisional. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konteks penghapusan nama mantan Presiden Soeharto dalam Surat Keputusan MPR, tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa Surat Keputusan MPR bisa merevisi substansi dari TAP MPR, serta dalam hal ini MPR melakukan perubahan non formal dengan merubah makna tertentu tanpa mengubah dari dokumen formal TAP MPR secara keseluruhan. Kemudian dalam Perspektif Keadilan Trasnsisional, jika dalam hal ini pemerintah ingin melaksanakan suatu rekonsiliasi nasional. Maka, sejarah pelanggaran HAM berat masa lalu segera diselesaikan, dengan menghukum para pelaku, pengungkapan narasi sejarah dengan berdasar fakta, memberikan reparasi, penyingkiran rezim terdahulu dalam pemerintahan sekarang, serta pembenahan konstitusi secara menyeluruh. Dan berkomitmen membentuk kembali Komisi Kebenaran Rekonsiliasi.

Actions (login required)

View Item