IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI KAWASAN KUMUH PERSPEKTIF PERDA KAB SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2021 (studi kasus di Kecamatan Pringapus)

Maulida, Adellina Restya (2025) IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI KAWASAN KUMUH PERSPEKTIF PERDA KAB SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2021 (studi kasus di Kecamatan Pringapus). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text skripsi Adellina (1).pdf Download (2MB)
	Text skripsi Adellina (1).pdf Download (2MB)
	Text skripsi Adellina (1).pdf Download (2MB)

Abstract

Maulida, Adellina Restya. 2025. Implementasi Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh Perspektif Perda Kab Semarang Nomor 3 Tahun 2021 (Studi Kasus Di Kecamatan Pringapus). Skripsi,Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Pembimbing M. Yusuf Khummaini, M.H. Kata Kunci: Kawasan Kumuh, Pemerintah Daerah, Perda Nomor 3 Tahun 2021. Penelitian ini membahas implementasi tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam menanggulangi kawasan kumuh di Kecamatan Pringapus perspektif perda nomor 3 tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, namun dalam implementasinnya menghadapi berbagai kendala salah satunnya yaitu keterbatasan anggaran dan juga minimnnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan kepala desa. Adapun pertanyaan penelitian ini meliputi: Bagaimana implementasi tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam menangulangi kawasan kumuh di kecamatan Pringapus? Bagaimana implementasi tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam menangulangi kawasan kumuh di kecamatan Pringapus perspektif perda kab Semarang Nomor 3 Tahun 2021? Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Non-Doktrinal dengan pendekatan Yuridis-Empiris, Data dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan di beberapa desa di Kecamatan Pringapus yang termasuk dalam kategori kawasan kumuh. Analisis dilakukan dengan merujuk pada Pasal 65, 66, dan 67 dalam perda tersebut yang memuat kewenangan, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah, termasuk dalam aspek penyediaan infrastruktur dasar, fasilitasi legalitas lahan, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan pendanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan implementasi perda Nomor 3 Tahun 2021 namun dalam penerapannya belum optimal. Hal itu dikarenakan terdapat kendala utama yang dihadapi yaitu adannya keterbatasan anggaran daerah, tumpang tindih antara kewenangan antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga telah melakukan hal-hal penting, seperti melibatkan warga melalui program berbasis komunitas dan membuat rencana aksi daerah untuk mempercepat penanggulangan kawasan kumuh di masa mendatang, penelitian ini menyarankan peningkatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi pembiayaan alternatif.

Actions (login required)

View Item