PERTIMBANGAN HAKIM PA KENDAL DALAM MENOLAK PERMOHONAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DITINJAU PERATURAN BADILAG NO. 1960 TAHUN 2021 (Studi Putusan Perkara No. 2270/Pdt.G/2022/PA. Kdl)

Mundriyani, (2025) PERTIMBANGAN HAKIM PA KENDAL DALAM MENOLAK PERMOHONAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DITINJAU PERATURAN BADILAG NO. 1960 TAHUN 2021 (Studi Putusan Perkara No. 2270/Pdt.G/2022/PA. Kdl). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI FINAL MUNDRIYANI S.H..pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI FINAL MUNDRIYANI S.H..pdf Download (3MB)
	Text SKRIPSI FINAL MUNDRIYANI S.H..pdf Download (3MB)

Abstract

Mundriyani. 2025. PERTIMBANGAN HAKIM PA KENDAL DALAM MENOLAK PERMOHONAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DITINJAU PERATURAN BADILAG NO. 1960 TAHUN 2021 (Studi Putusan Perkara No. 2270/Pdt.G/2022/PA. Kdl), Skripsi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: M. Yusuf Khummaini, S.HI., M.H. Kata Kunci: Cerai Gugat, Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai, Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara No. 2270/Pdt.G/2022/PA.Kdl hakim menolak mengabulkan permohonan hak-hak perempuan pasca perceraian, dimana dalam gugatannya penggugat meminta hak nafkah akibat adanya perceraian secara komulatif sesuai Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni berupa nafkah hadhanah, nafkah mut’ah, nafkah madliyah/ nafkah terhutang namun hanya dikabulkan nafkah hadhanah saja. Putusan hakim tersebut dirasa bertolak belakang dengan apa yang termuat dalam Peraturan Badilang No.1960 tahun 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. Jenis penelitian ini adalah library research atau studi kepustakaan. Dengan pendekatan normatif – empiris dimana metode ini menjelaskan penemuan penelitian antara aspek hukum dan realitas yang terjadi mengenai hak-hak perempuan pascaperceraian. Penelitian ini hanya menggunakan sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas 1-A serta salinan putusan Perkara No. 2270/Pdt.G/2022/PA.Kdl Metode analisis data mengunakan analisis induktif yang bersifat kualitatif, yakni cara untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang berakar dari fakta-fakta khusus atau konkrit kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pada Putusan Perkara No. 2270/Pdt.G/2022/PA.Kdl hakim tidak mengabulkan permohonan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan pertimbangan bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga pada proses pengukuhan dalil-dalil dan pembuktian sebagai salah satu syarat mendapatkan hak-hak perempuan pasca perceraian dianggap kurang kuat dan meyakinkan hakim walaupun gugatan tersebut telah sesuai dengan template/formulir gugatan yang diatur pada Peraturan Badilang No.1960 tahun 2021. Sistem administrasi Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A apabila ditinjau berdasarkan Peraturan Badilang No.1960 tahun 2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian telah memenuhi poin 1-4, namun berdasarkan pertimbangan putusan pada Perkara No. 2270/Pdt.G/2022/PA.Kdl belum memenuhi poin 5 dan 6 karena pada putusan tersebut belum sepenuhnya memuat hahk-hak perempuan pasca perceraian dan sejauh ini Pengadilan Agama Kendal belum memiliki fasilitas atau bentuk kerjasama pada pihak lain untuk memastikan dijalankannya isi putusan Pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Actions (login required)

View Item