PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI PRESPEKTIF PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AHASS NUSANTARA SAKTI SALATIGA)

'ADHIM, MUHAMAD ABDUL (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DI DALAM NEGERI PRESPEKTIF PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NOMOR 6 TAHUN 2020 DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI AHASS NUSANTARA SAKTI SALATIGA). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text adhim revisi fixx okeeee[1].pdf Download (3MB)
	Text adhim revisi fixx okeeee[1].pdf Download (3MB)
	Text adhim revisi fixx okeeee[1].pdf Download (3MB)
	Text adhim revisi fixx okeeee[1].pdf Download (3MB)

Abstract

Adhim, Muhammad Abdul. 2025. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri Perspektif Peraturan Menteri Ketengakerjaan RI No. 6 Tahun 2020 dan Hukum Islam (Studi Kasus AHASS Nusantara Sakti Salatiga). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing M. Yusuf Khummaini, S.HI., M.H. Kata Kunci: Pemagangan, Honda Sales Operation, Hukum Ketenagakerjaan, Akad Ijarah, AHASS Nusantara Sakti Salatiga Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karyawan magang di AHASS Nusantara Sakti Salatiga (Honda Sales Operation) dalam perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2020 dan hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian praktik pemagangan dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip keadilan dalam Hukum Islam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan yang telah menjalani masa magang lebih dari satu tahun, observasi partisipatif, serta telaah dokumen berupa regulasi ketenagakerjaan, buku, jurnal, dan sumber pustaka lainnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis praktik pemagangan di AHASS Nusantara Sakti Salatiga menurut perspektif peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2020 Dan Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemagangan di AHASS Nusantara Sakti Salatiga mengandung sejumlah pelanggaran terhadap prinsip dasar program pemagangan. Permasalahan utama meliputi: status kepegawaian yang tidak jelas, sistem kompensasi berbasis komisi tanpa gaji pokok, pelatihan minim tanpa sertifikat resmi, serta ketiadaan jaminan sosial dan keselamatan kerja. Dari sisi regulasi, praktik ini tidak memenuhi ketentuan dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020, khususnya terkait durasi maksimal pemagangan, hak atas bimbingan dan pelatihan, jaminan K3, uang saku, dan sertifikat pemagangan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut mengandung ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akad ijarah. Meskipun rukun ijarah secara formal terpenuhi, substansi akad tidak mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan perlindungan. Struktur kompensasi mengandung gharar fāḥisy, distribusi risiko tidak proporsional, sehingga praktik ini dinilai makruh karena berpotensi menimbulkan dharar (kerugian) dan ketidakadilan bagi pemagang.

Actions (login required)

View Item