PENUNJUKAN PRAJURIT TNI AKTIF DALAM JABATAN SIPIL SEKRETARIS KABINET DI INDONESIA PERSPEKTIF AUTOCRATIC LEGALISM DAN KEADILAN

Taufiqi, M Muammar (2025) PENUNJUKAN PRAJURIT TNI AKTIF DALAM JABATAN SIPIL SEKRETARIS KABINET DI INDONESIA PERSPEKTIF AUTOCRATIC LEGALISM DAN KEADILAN. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI MUHAMMAD MUAMMAR TAUFIQI NIM 33030180142.pdf Download (932kB)
	Text SKRIPSI MUHAMMAD MUAMMAR TAUFIQI NIM 33030180142.pdf Download (932kB)
	Text SKRIPSI MUHAMMAD MUAMMAR TAUFIQI NIM 33030180142.pdf Download (932kB)
	Text SKRIPSI MUHAMMAD MUAMMAR TAUFIQI NIM 33030180142.pdf Download (932kB)
	Text SKRIPSI MUHAMMAD MUAMMAR TAUFIQI NIM 33030180142.pdf Download (932kB)

Abstract

M Muammar Taufiqi. 2025. Penunjukan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil Sekretaris Kabinet di Indonesia: Perspektif Autocratic Legalism dan Keadilan. Skripsi. Fakultas Syari`ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing: Ahmad Hasanuddin Dardiri, M.H. Kata Kunci: TNI Aktif, Jabatan Sipil, Autocratic Legalism, Keadilan, Supremasi Sipil. Penunjukan Letkol Teddy Indra Wijaya, seorang prajurit TNI aktif, sebagai Sekretaris Kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan perdebatan publik dan akademik karena menyentuh isu-isu fundamental dalam demokrasi dan supremasi sipil. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara tegas membatasi peran militer dalam jabatan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut menggunakan dua pendekatan teoritis, yaitu konsep autocratic legalism dan teori keadilan John Rawls. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan lima karakteristik utama autocratic legalism, yaitu manipulasi hukum untuk konsolidasi kekuasaan, hukum sebagai alat hegemoni politik, pelemahan sistem checks and balances, pengabaian partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, serta eksploitasi transisi kekuasaan untuk memperluas kontrol militer dalam pemerintahan. Dari perspektif teori keadilan John Rawls, kebijakan ini gagal memenuhi prinsip-prinsip utama keadilan, seperti veil of ignorance, perlindungan kebebasan dasar, difference principle, serta menolak prinsip utilitarianisme yang mengorbankan hak sipil. Selain itu, integrasi jabatan sipil ke dalam struktur militer bertentangan dengan semangat hukum tata negara modern yang menjunjung tinggi pemisahan ranah militer dan sipil. Dengan demikian, kebijakan penunjukan perwira aktif sebagai Sekretaris Kabinet tidak hanya bermasalah secara legal dan konstitusional, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia

Actions (login required)

View Item