IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2018 (Studi di Kota Salatiga)

Pratama, Shandika Risky (2025) IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2018 (Studi di Kota Salatiga). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi SHANDIKA.pdf Download (2MB)
	Text Skripsi SHANDIKA.pdf Download (2MB)
	Text Skripsi SHANDIKA.pdf Download (2MB)

Abstract

Shandika Risky Pratama. Implementasi Tugas dan Fungsi Pemerintah Perspektif Fiqh Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2018 (Studi di Salatiga). Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Implementasi, Tugas dan Fungsi, Pemerintah Daerah, Lingkungan Hidup, Fiqh Lingkungan. Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyelenggara urusan pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah harus mengacu pada peraturan atau Undang-undang yang berlaku untuk mengatur kegiatannya. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melestarikan lingkungan hidup. Di Kota Salatiga ada pabrik industri yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dari penelusuran yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat banyak yang mengeluhkan soal pencemaran lingkungan ini kepada Pemerintah Daerah. Namun belum ada tindakan yang tegas dari Pemerintah Daerah, hal ini menarik untuk ditelaah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung oleh informan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun informan tersebut yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, Pemerintah Kelurahan Ledok, serta masyarakat Kelurahan Ledok. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal maupun data pendukung yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan Fiqh Lingkungan. Hasil menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah industri masih belum terlaksana dengan baik, hal ini terlihat karena kurangnya sosialisasi, pembinaan pengelolaan limbah industri yang baik serta kurangnya koordinasi yang baik Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di Kelurahan Ledok, tidak adanya Tindakan dalam menangani persoalan laporan dari masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat belum sesuai teori Fiqh lingkungan. Hal ini di buktikan dengan kejadian yang ada dilapangan seperti lingkungan yang sangat tercemar karena limbah industri dan belum adanya tindakan dari pemerintah setempat.

Actions (login required)

View Item