BENTUK DAN KRONOLOGI KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JUDI ONLINE: Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Maryanti, Efa (2025) BENTUK DAN KRONOLOGI KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JUDI ONLINE: Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Skripsi efaaa 33030200062 HTN20.pdf Download (2MB)
	Text Skripsi efaaa 33030200062 HTN20.pdf Download (2MB)
	Text Efa_33030200062_HTN20.pdf Download (1MB)
	Text Efa_33030200062_HTN20.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik judi online, yang tidak hanya mencoreng etika profesi, tetapi juga melanggar norma hukum dan disiplin pegawai. Salah satu kasus aktual terjadi di Provinsi Gorontalo tahun 2024, di mana dua ASN kedapatan berjudi pada malam hari di rumah warga. Meskipun dilakukan di luar jam kerja, tindakan tersebut tetap tergolong pelanggaran berat karena bertentangan dengan prinsip integritas ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu:(1) Bagaimana bentuk dan kronologi keterlibatan ASN dalam praktik judi online berdasarkan kasus ASN Gorontalo tahun 2024 yang diberitakan di media massa.(2). Bagaimana bentuk dan kronologi keterlibatan ASN Gorontalo dalam praktik judi online menurut perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal), dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan bersumber dari literatur hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemberitaan media massa, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ASN dalam praktik judi online telah memenuhi unsur pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021. Namun, dalam implementasinya, penjatuhan sanksi terhadap ASN tersebut masih belum konsisten dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas di lapangan (das Sollen dan das Sein), serta lemahnya pengawasan internal dan budaya integritas dalam tubuh birokrasi negara.

Actions (login required)

View Item