IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI PERSPEKTIF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (Studi Kasus TPA Sumur Batu Bekasi)

Putri, Dea Arto (2025) IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI PERSPEKTIF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE (Studi Kasus TPA Sumur Batu Bekasi). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI BAB I,II,V DEA ARTO PUTRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB I,II,V DEA ARTO PUTRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB I,II,V DEA ARTO PUTRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB I,II,V DEA ARTO PUTRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB I,II,V DEA ARTO PUTRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB I,II,V DEA ARTO PUTRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB I,II,V DEA ARTO PUTRI.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI BAB I,II,V DEA ARTO PUTRI.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu Kota Bekasi, penyediaan fasilitas dasar dan pendukung, serta kemitraan atau kerja sama yang belum memadai, khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi sebagai instansi penanggung jawab telah memiliki kebijakan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sistem dari pengelolaan sampah di TPA Sumur Batu masih menggunakan sistem open dumping yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan. Fasilitas pendukung seperti armada pengangkutan, Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS), dan sumur artesis mengalami kerusakan tanpa perbaikan optimal, sehingga menghambat kinerja. Kemitraan DLH dengan pihak swasta juga kurang efektif akibat minimnya pelatihan pengelolaan sampah. Selain itu, kompensasi bau Rp400.000 per kepala keluarga tiap tiga bulan dinilai tidak sebanding dengan dampak yang diterima warga. Perbaikan mendesak meliputi penerapan sanitary landfill atau PLTSA, peningkatan fasilitas, serta penguatan kemitraan agar pengelolaan sampah lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian hasil penelitian ini jika dianalisis dengan perspektif Teori Good Environmental Governance, implementasi pengelolaan sampah oleh DLH di TPA Sumur batu Kota Bekasi, belum sepenuhnya memenuhi prinsipn GEG, seperti perinsip kepatuhan Hukum, faktanya sistem pengelolaan yang belum sesuai dengan perda yaitu seharusnya menggunakan sanitary landfill, tetapi masih menggunakan sistem open dumping, fasilitas dasar dan pendukung masih memerlukan perbaikan dan penambahan fasilitas yang signifikan. Kebijakan yang mencakup pembaruan lahan dan pembangunan PLTSA belum terealisasi, pengendalian yang disertai dengan pemeliharaan berkala terhadap fasilitas pendukung masih memiliki banyak tantangan seperti banyaknya armada pengankutan yang rusak, serta pemberian tanggung jawab kepada masyarakat yang sebanding dengan dampak yang mereka rasakan akibat keberadaan TPA di dekat permukiman. Pengelolaan sampah di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

Actions (login required)

View Item