PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARIS ANAK DI BAWAH PERWALIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Penetapan Perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Kra. dan Nomor 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.)

rohmah, Dyah nur (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA WARIS ANAK DI BAWAH PERWALIAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Penetapan Perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Kra. dan Nomor 252/Pdt.P/2023/PA.Kra.). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI_DYAH NUR ROHMAH_NIM33010180139.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI_DYAH NUR ROHMAH_NIM33010180139.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI_DYAH NUR ROHMAH_NIM33010180139.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap harta warisan anak di bawah perwalian, dengan fokus pada studi dua penetapan perkara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar, yaitu perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Kra dan Nomor 252/Pdt.P/2023/PA.Kra. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam menetapkan wali dan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap harta warisan anak yang berada di bawah perwalian, sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan satu sumber data, yaitu sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan penetapan Pengadilan Agama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research). Analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif- kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis dalam menetapkan wali, serta terdapat ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban wali, termasuk larangan untuk menyalahgunakan atau mengalihkan harta anak tanpa alasan yang sah dan tanpa penetapan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal terkait, seperti Pasal 4, 21, 26, dan 70, yang menekankan pentingnya hak anak atas pengasuhan, kepastian hukum, dan perlindungan dari penyalahgunaan harta. Penunjukan wali oleh pengadilan merupakan bentuk nyata perlindungan hukum negara terhadap anak, sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).

Actions (login required)

View Item