Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah

Laili, Hikma Lafifal (2025) Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)
	Text Hikma Lafifal Laili_33030210068_Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah.pdf Download (2MB)

Abstract

Laili, Hikma Lafifal. 2025. Implementasi Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir Perspektif Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Dan Maslahah Mursalah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga Dosen Pembimbing: Ahmadi Hasanudin Dardiri, M.H. Kata Kunci: Banjir, Wewenang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, Maslahah Mursalah, BPBD Semarang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010, serta ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Kota Semarang merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan banjir yang tinggi akibat faktor geografis, buruknya sistem drainase, serta dampak perubahan iklim. Dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, tercatat sebanyak 240 kejadian banjir yang menimbulkan kerugian material dan gangguan aktivitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis. Metode ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 benar-benar diimplementasikan di lapangan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Secara teoretis, penelitian ini menggunakan dua landasan utama. Pertama, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mitigasi. Kedua, konsep maslahah mursalah dalam hukum Islam yang menekankan pemeliharaan lima tujuan pokok syariat (maqāṣid al-syarī‘ah), yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan kombinasi kedua kerangka ini, implementasi penanggulangan banjir di Kota Semarang tidak hanya memiliki dasar dalam hukum positif, tetapi juga legitimasi etis dan maslahat dalam perspektif hukum Islam.

Actions (login required)

View Item