IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM (Studi Di Bawaslu Kabupaten Magelang)

SAPUTRO, AGUNG ADHI (2025) IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM (Studi Di Bawaslu Kabupaten Magelang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text AGUNG ADHI SAPUTRO_33030210118_IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM (Studi Di Bawaslu Kabupaten Magelang).pdf Download (2MB)
	Text AGUNG ADHI SAPUTRO_33030210118_IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM (Studi Di Bawaslu Kabupaten Magelang).pdf Download (2MB)
	Text AGUNG ADHI SAPUTRO_33030210118_IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM (Studi Di Bawaslu Kabupaten Magelang).pdf Download (2MB)
	Text AGUNG ADHI SAPUTRO_33030210118_IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM (Studi Di Bawaslu Kabupaten Magelang).pdf Download (2MB)
	Text AGUNG ADHI SAPUTRO_33030210118_IMPLEMENTASI PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM (Studi Di Bawaslu Kabupaten Magelang).pdf Download (2MB)

Abstract

Agung Adhi Saputro. 2025. Implementasi Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024 Perspektif Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Dan Teori Penegakan Hukum (Studi Di Bawaslu Kabupaten Magelang). Skripsi Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Tata Negara UIN Salatiga. Pembimbing : Ahmadi Hasanuddin Dardiri, M.H Kata kunci : Penanganan Pelanggaran, Peraturan Bawaslu, Penegakan Hukum. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk untuk membantu menjamin bahwa pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan dengan benar dan tidak ada kecurangan. Di Kabupaten Magelang masih terdapat pelanggaran pada penyelenggaran pemilihan kepala daerah, dengan data hasil temuan dan rekapitulasi laporan sebanyak 15 kasus pelanggaran yang ditangani. Dari jumlah tersebut, 1 perkara dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kode etik, 13 perkara termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan dan 1 pelanggaran dikategorikan ke dalam netralitas ASN. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dengan menganalisis implementasi penanganan pelanggaran Pilkada mengunakan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Teori Penegakan Hukum. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris guna untuk mendapatakan sumber data yang akurat terkait penanganan pelanggaran. Pendekatan yang digunakan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kemudian di analisis mengunakan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Teori Penegakan hukum. Hasil penelitian menujukan bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang dalam menangani pelanggaran Pilkada serentak tahun 2024 telah sesuai dengan prosedur yang ada hal ini dikuatkan dengan hasil analisis bahwa Bawaslu Kabupaten dalam menangani pelanggaran pada penyelenggaran Pilkada telah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 sebab dalam hal ini Bawaslu telah melaksanakan mekanisme penanganan sampai kepada pihak yang berwenang. Dalam teori penegakan hukum terdapat 3 unsur, subtansi hukum dapat dilihat dari Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, struktruk hukum dapat dilihat dari aparat penegak hukum yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan budaya hukum dapat dilihat dari laporan masyarakat yang menujukan peningkatan yang signifikat, artinya masyarakat mulai mengetahui dan mempercaya Bawaslu sebagai lembaga pengawasaan.

Actions (login required)

View Item