PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH

Rahman, Muhammad Rifqi Madani (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ’AH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Muhammad Rifqi Madani Rahman_33030210121_PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN MAQ??ID AL-SHAR?’AH.pdf Download (3MB)
	Text Muhammad Rifqi Madani Rahman_33030210121_PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN MAQ??ID AL-SHAR?’AH.pdf Download (3MB)
	Text Muhammad Rifqi Madani Rahman_33030210121_PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DI KABUPATEN SEMARANG PERSPEKTIF PERDA NOMOR 4 TAHUN 2023 DAN MAQ??ID AL-SHAR?’AH.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh merebaknya kembali wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di Kabupaten Semarang sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025 yang berdampak signifikan pada sektor peternakan dan perekonomian daerah. Kabupaten Semarang memiliki potensi peternakan yang tinggi, termasuk pasar hewan dan jalur lalu lintas ternak yang padat, sehingga berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, khususnya PMK, serta bagaimana peran tersebut dilihat dari perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2023 dan Maqāṣid al-Sharī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dengan Dinas Pertanian, peternak, dan pihak terkait, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara langsung, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, buku, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain vaksinasi massal, pengobatan ternak, pembatasan lalu lintas ternak, pemeriksaan di pasar hewan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui Kader Penanganan Penyakit Hewan Menular (PHM). Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti penolakan sebagian peternak terhadap vaksinasi, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan distribusi ternak, dan keterbatasan anggaran. Hasil analisis dari perspektif Perda Nomor 4 Tahun 2023, sebagian kewenangan yang diatur telah dijalankan, tetapi belum optimal. Sedangkan dari sudut pandang Maqāṣid al-Sharī‘ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dan ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), upaya pemerintah sudah mengarah pada perlindungan kemaslahatan masyarakat, namun masih diperlukan penguatan kebijakan dan implementasi di lapangan agar sejalan dengan tujuan.

Actions (login required)

View Item