Analisis Putusan Perkara Ekonomi Syariah Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Legal Standing Dan Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 7243/Pdt.G/Pa.Cbn)

Rahmawati, Radityas Amalia (2025) Analisis Putusan Perkara Ekonomi Syariah Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Legal Standing Dan Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 7243/Pdt.G/Pa.Cbn). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text RADITYAS AMALIA_068_SKRIPSI.pdf Download (8MB)
	Text RADITYAS AMALIA_068_SKRIPSI.pdf Download (8MB)
	Text RADITYAS AMALIA_068_SKRIPSI.pdf Download (8MB)
	Text RADITYAS AMALIA_068_SKRIPSI.pdf Download (8MB)
	Text RADITYAS_068_SKRIPSI.pdf Download (8MB)

Abstract

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Legal Standing, Maslahah Mursalah, Ekonomi Syariah Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7243/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam konteks perkara ekonomi syariah. Dalam kasus ini, penggugat yang menjabat sebagai Wakil Ketua Koperasi Kowargi Sejahtera Indonesia mengajukan gugatan secara pribadi, bukan mewakili koperasi secara kelembagaan. Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena penggugat dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan tersebut berdasarkan sudut pandang legal standing serta pertimbangan Maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kaidah ushul fiqh yang relevan dengan perkara ekonomi syariah. Penelitian ini menilai bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut kurang tepat. Secara legal standing, gugatan hanya sah jika kerugian bersifat pribadi. Dalam perspektif Maslahah mursalah, hakim seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan sesuai tujuan syariat. Ketidakjelasan dasar hukum putusan berpotensi mengabaikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga diperlukan pertimbangyariahan yang lebih adil dan menyeluruh.

Actions (login required)

View Item