IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2024 (Studi Kasus Di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang)

Rahmawati, Marcelina Putri (2025) IMPLEMENTASI PENYEDIAAN AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2024 (Studi Kasus Di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text SKRIPSI_MARCELINA P.R_33030210027_HTN.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Marcelina Putri Rahmawati. (2025). Implementasi Penyediaan Akses Air Bersih Dan Sanitasi Perspektif Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2024 (Studi Kasus Di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang). Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Air Bersih dan Sanitasi, Peraturan Walikota Semarang. Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi indikator penting kesejahteraan serta bagian dari hak asasi yang diakui dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2024 menugaskan Perumda Air Minum Tirta Moedal untuk menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) guna memperluas akses layanan air bersih dan meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis “implementasi penyediaan akses air bersih dan sanitasi di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang Perspektif Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2024”. Penelitian ini mengunakan metode yuridis empiris melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sumber primer diperoleh dari PDAM Tirta Moedal, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kelurahan Tambakrejo. Sumber sekunder meliputi Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2024, buku, dan jurnal terkait ketimpangan akses air bersih dan sanitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan akses air bersih dan sanitasi di Kelurahan Tambakrejo Kota Semarang belum terlaksana secara optimal. Layanan PDAM masih terbatas, kualitas air yang buruk mengakibatkan stunting, air mengalir hanya di waktu malam hari, serta fasilitas sanitasi seperti jamban sehat, MCK, dan IPAL belum memadai. Warga banyak bergantung pada sumur artesis yang kualitasnya belum teruji aman, serta dapat mempercepat amblesan tanah. Praktik BABS dan pembuangan limbah ke sungai masih terjadi, hal ini berdampak pada pencemaran dan tingginya kasus stunting. Implementasi Perwal Nomor 20 Tahun 2024 masih menghadapi kendala teknis, sosial, anggaran, dan sinergi antar-dinas. Partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 7 masih rendah, sementara pembiayaan alternatif Pasal 9 belum dimanfaatkan maksimal. Evaluasi program cenderung administratif tanpa menyentuh basis komunitas. Dengan demikian, kebijakan ini memerlukan penguatan teknis, pengawasan, dan kolaborasi agar mampu mewujudkan universal access secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item