FORMULASI PASAL 23 UU. NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF KAIDAH FIQH PERUBAHAN HUKUM

SARI, SEPTIANA NUR INDAH (2025) FORMULASI PASAL 23 UU. NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF KAIDAH FIQH PERUBAHAN HUKUM. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Septiana Nur Indahy Sari - 33010210007 - Formulasi Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Pembatalan Perkawinan Perspektif Kaidah Fiqh Perubahan Hukum.pdf Download (1MB)
	Text Septiana Nur Indah Sari - 33010210007 - Formulasi Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Pembatalan Perkawinan Perspektif Kaidah Fiqh Perubahan Hukum.pdf Download (1MB)
	Text Septiana Nur Indah Sari - 33010210007 - Formulasi Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Pembatalan Perkawinan Perspektif Kaidah Fiqh Perubahan Hukum.pdf Download (1MB)
	Text Septiana Nur Indah Sari - 33010210007 - Formulasi Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Pembatalan Perkawinan Perspektif Kaidah Fiqh Perubahan Hukum.pdf Download (1MB)
	Text Septiana Nur Indah Sari - 33010210007 - Formulasi Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Pembatalan Perkawinan Perspektif Kaidah Fiqh Perubahan Hukum.pdf Download (1MB)
	Text Septiana Nur Indah Sari - 33010210007 - Formulasi Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Pembatalan Perkawinan Perspektif Kaidah Fiqh Perubahan Hukum.pdf Download (913kB)
	Text Septiana Nur Indah Sari - 33010210007 - Formulasi Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Pembatalan Perkawinan Perspektif Kaidah Fiqh Perubahan Hukum.pdf Download (913kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur institusi perkawinan di Indonesia. Namun, Pasal 23 yang mengatur pihak-pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan masih menyisakan kelemahan sehingga menimbulkan keterbatasan akses keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan bentuk library research pendekatan normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan. Selain itu, penelitian juga bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menguraikan fakta hukum dan norma yang berlaku. Kerangka teori yang digunakan adalah teori kaidah ushul fiqh Tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahah, yang menekankan kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan publik. Kedua teori ini dijadikan instrumen analisis untuk menilai efektivitas Pasal 23 dan merumuskan model pembaharuan hukum yang lebih adaptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 perlu diformulasi dengan memperluas cakupan pihak yang berhak mengajukan pembatalan, sehingga tidak hanya terbatas pada pasangan, keluarga, dan pejabat tertentu, tetapi juga melibatkan aktor publik seperti Kantor Urusan Agama, lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta aparat penegak hukum. Formulasi ini diharapkan mampu mengurangi multitafsir, meningkatkan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, hukum perkawinan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, sejalan dengan tujuan syariat Islam, konstitusi, dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Actions (login required)

View Item