ANALISIS PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KEPUTUSAN IJTIMA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP SISTEM AIRDROP CRYPTOCURRENCY PADA PLATFORM TELEGRAM DOGS

Hafidh, Farhan Muhammad (2025) ANALISIS PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KEPUTUSAN IJTIMA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP SISTEM AIRDROP CRYPTOCURRENCY PADA PLATFORM TELEGRAM DOGS. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI FARHAN MUHAMMAD HAFIDH FIXX.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI FARHAN MUHAMMAD HAFIDH FIXX.pdf Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik airdrop cryptocurrency, salah satunya token DOGS yang populer melalui platform Telegram. Praktik ini memberikan token secara gratis kepada pengguna sebagai imbalan atas aktivitas tertentu, seperti mengikuti media sosial atau melakukan referral. Meskipun dianggap sebagai strategi pemasaran digital, sistem ini menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam karena mengandung unsur spekulatif dan ketidakjelasan nilai aset. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, fatwa MUI, serta artikel terkait harga dan mekanisme token DOGS. Analisis dilakukan secara deduktif dan normatif untuk menilai kesesuaian praktik airdrop DOGS dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Keputusan Ijtima Majelis Ulama Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa airdrop DOGS bertujuan memperluas komunitas dan menarik pengguna baru, lalu memberikan hadiah dalam memperluas jaringan tersebut. Namun tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun memberi manfaat berupa edukasi teknologi blockchain, praktik ini lebih banyak mengandung gharar, dharar, dan qimar. Berdasarkan Keputusan Ijtima Ulama MUI 2021, DOGS tidak sah digunakan sebagai alat tukar maupun komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik dan otoritas pengawas yang sah. Dengan demikian, praktik airdrop DOGS dinilai tidak sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Actions (login required)

View Item