PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA CRYPTO SEBAGAI KOMODITI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

WAFAR, MUHAMMAD AKMAL (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA CRYPTO SEBAGAI KOMODITI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text MUHAMMAD AKMAL WAFAR_33020210020.pdf Download (1MB)
	Text MUHAMMAD AKMAL WAFAR_33020210020.pdf Download (1MB)
	Text MUHAMMAD AKMAL WAFAR_33020210020.pdf Download (1MB)

Abstract

Wafar, Muhammad Akmal. 2025. Perlindungna Hukum Terhadap Pengguna Crypto Sebagai Komiditi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing: Endang Sriani, S.H.I., M.H Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hukum Positif dan Hukum Islam Di Kota Salatiga perlindungan hukum terhadap pengguna crypto sebagai alat komoditi merupakan masalah yang terjadi pada transaksi jual beli aset crypto. Hal ini tentu seringkali menimbulkan kebingunan bagi para konsumen. Penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap pengguna crypto sebagai alat komoditi di Kota Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan anilisis deskriptif kualitatif dan menggunakan pendeketan yuridis empiris, Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yaitu berupa hasil data observasi, buku, undang-undang atau dokumen lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan wawancara secara mendalam terhadap pengguna crypto, serta dokumentasi berupa foto riwayat kerugian. Untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh, penelitian ini menggunakan proses triangulasi, yakni pengecekan keabsahan data dengan membandingkannya dengan data lain. Teknik analisa data kualitatif dilakukan dengan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ialah tidak adanya perlindungan hukum terhadap pengguna crypto. Hal ini disebabkan karena regulator yang tidak pasti dalam memberikan kepastin hukum ditambah kurang ketatnya pengawasan oleh exchange. Pada transaksi yang dialami subjek penelitian terjadi kerugian akibat mengikuti arahan exchange yang seharusnya bertanggung jawab atas keamaan aset crypto konsumen. Hal ini kontradiiksi dalam POJK No 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Crypto. Dalam perspektif hukum positif, hal ini melanggar Peraturan OJK No 27 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto pada pasal 99 ayat (1). Hal ini seharusnya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Sedangkan dalam keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa se-indonesia VII tentang hukum cryptocurrency, merekomendasikan untuk masyarakat lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam keputusan ini juga merekomendasikan pemerintah untuk lebih ketat dan tegas dalam pengawasan serta penerapan peratauran.

Actions (login required)

View Item