PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 (Studi di Bawaslu Kabupaten Boyolali)

Mahendra, Anggara Pandu (2025) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 (Studi di Bawaslu Kabupaten Boyolali). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)
	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)
	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)
	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)
	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)
	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)
	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)
	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)
	Text Anggara Pandu Mahendra (33030180103) PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 PERSPEKTIF PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018.pdf Download (1MB)

Abstract

Mahendra, Anggara Pandu. 2025. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Perspektif Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Boyolali). Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga. Pembimbing M. Yusuf Khummaini, S.HI., M.H. Kata Kunci: pemilu, pemilu legislatife, pelanggaran administrasi, penyelesaian pemilu, bawaslu Di dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disebutkan yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilihan Umum berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penelitian ini memiliki permasalahan bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Perspektif Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Penelitian ini temasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan secara induktif dimana penelitian ini dimulai dengan adanya fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari dan menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fakta yang telah terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk pelanggaran pemilu legislative di Kabupaten Boyolali yaitu pergeseran perolehan pemilu yaitu terdapat sebanyak 1.978 suara yang hilang dari Rahmad Handoyo yang bergeser suara ke Didik Haryadi sebesar 1.978 suara. Cara penyelesaian dilakukan dengan proses pengadilan yang di lakukan oleh bawaslu kabupaten Boyolali. Hasil dari penyelelesaian yaitu bagi pihak KPU diberikan sanksi teguran dan sebanyak 1.978 suara yang hilang atau bergeser ke pihak Didik Haryadi di kembalikan ke pihak Rahmad Handoyo

Actions (login required)

View Item