ANALISIS STATUS PERNIKAHAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Studi Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Amb)

Afifah, Dela Wahyu Nur (2025) ANALISIS STATUS PERNIKAHAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Studi Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Amb). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text DELA WAHYU NUR AFIFAH_33010200133_HKI (1).pdf Download (2MB)
	Text DELA WAHYU NUR AFIFAH_33010200133_HKI (1).pdf Download (2MB)
	Text DELA WAHYU NUR AFIFAH_33010200133_HKI (1).pdf Download (2MB)
	Text DELA WAHYU NUR AFIFAH_33010200133_HKI (1).pdf Download (2MB)

Abstract

Wahyu Dela. 2025. Analisis Status Pernikahan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.amb). Skripsi. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr, Siti Zumrotun, M.Ag. Kata Kunci: Status Pernikahan, Pertimbangan Hakim, Penolakan Itsbat Nikah, Hukum Perkawinan, Pengadilan Agama Ambarawa Penelitian ini mengkaji mengenai status hukum perkawinan dan pertimbangan hakim terhadap penolakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dengan fokus pada Putusan Nomor 425/Pdt.G/2025/PA.Amb, ditinjau dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan tidak tercatat (nikah siri) sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan dan perlindungan status hukum keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah serta bagaimana status hukum perkawinan para pihak setelah penolakan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, serta dokumen resmi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan para pihak dalam perkara tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum negara, karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf (c) KHI yang melarang perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita non- Muslim. Majelis hakim dalam pertimbangannya menolak permohonan itsbat nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat secara resmi serta tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Hakim juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Dari perspektif hukum perkawinan Indonesia, pertimbangan hakim tersebut menunjukkan penerapan asas kepastian hukum, legalitas, dan ketertiban administrasi perkawinan. Penolakan itsbat nikah dalam perkara ini menegaskan bahwa lembaga itsbat nikah tidak dapat digunakan untuk melegalkan perkawinan yang batal demi hukum, melainkan hanya sebagai sarana pengesahan administratif terhadap perkawinan yang sah secara agama. Namun demikian, hakim tetap memperhatikan nilai kemaslahatan dengan membuka peluang perlindungan hukum terhadap anak melalui penetapan asal-usul anak sesuai Pasal 43 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Actions (login required)

View Item