KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN INDONESIA ( Studi Komparasi ORI, Ombudsman Thailand dan Ombudsman Timor Leste

faiz, Muhamad itqon (2025) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN INDONESIA ( Studi Komparasi ORI, Ombudsman Thailand dan Ombudsman Timor Leste. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text SKRIPSI MUHAMAD ITQON FAIZ _053704.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI MUHAMAD ITQON FAIZ _053704.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Faiz, Muhamad Itqon. 2025. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN OMBUDSMAN INDONESIA (Studi Komparasi ORI, Ombudsman Thailand, dan Ombudsman Timor Leste). Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syar’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing: Dr. Farkhani, S.H., S. H., I., M.H Kata Kunci: Kedudukan, Kewenangan, Ombudsman Sebagai salah satu dari hak warga negara, pelayanan publik haruslah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tujuan dari negara. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemangku kebijakan yakni pejabat publik semestinya memegang teguh prinsip umum pemerintahan yang baik dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, serta maladministrasi. Namun pada kenyataannya justru berbanding terbalik dengan cita yang diharapkan, karena banyak sekali tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Oleh karenanya, dibutuhkan pengawasan baik internal maupun eksternal sebagai sarana pendukungnya. Namun, Ombudsman yang merupakan lembaga pengawas eksternal terhadap pejabat publik, telah dibatasi kewenangannya hanya sebatas pemberi rekomendasi terhadap tindakan maladministrasi, yang berakibat pada maraknya tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karenanya, penulis hendak meninjau bagaimana konstruksi kedudukan dan kewenangan Ombudsman untuk kemudian di rekonstruksi guna pembaharuan hukum dengan membandingkan dengan Ombudsman Thailand dan Timor Leste. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif, yakni menelisik perundangundangan yang mengatur tentang pelayanan publik dan Ombudsman dengan sistem perbandingan. Hasil penelitian ini menemukan perbedaan signifikan dalam kedudukan dan kewenangan Ombudsman di ketiga negara. Ombudsman Indonesia (ORI), yang didasarkan pada undang-undang, memiliki kewenangan yang luas namun rekomendasi yang dikeluarkan seringkali tidak mengikat secara hukum, menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Sebaliknya, Ombudsman Thailand dan Ombudsman Timor Leste (PDHJ) memiliki kedudukan konstitusional. Ini memberi mereka fondasi yang lebih kuat untuk independensi. Kewenangan Ombudsman Thailand dianggap memiliki bobot politis yang lebih besar, sementara PDHJ di Timor Leste memiliki lingkup kerja yang lebih luas, termasuk hak asasi manusia dan keadilan.

Actions (login required)

View Item