Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 dalam Pendistribusian Bantuan Alat dan Subsidi Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)

HIDAYATI, ATINA SABILA KHOIRUL (2025) Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 dalam Pendistribusian Bantuan Alat dan Subsidi Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Atina Sabila Khoirul Hidayati_ 33030210119_ Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 dalam Pendistribusian Bantuan Alat dan Subsidi Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang).pdf Download (1MB)
	Text Atina Sabila Khoirul Hidayati_ 33030210119_ Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 dalam Pendistribusian Bantuan Alat dan Subsidi Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang).pdf Download (1MB)

Abstract

Atina Sabila K.H 2025, “Implementasi Pasal 28 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 dalam Pendistribusian Bantuan Alat dan Subsidi Pertanian (Studi Kasus di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing, Dr. Muhammad Chairul Huda, M.H Kata Kunci: Pendistribusian, Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017, Teori Tujuan Hukum, Kecamatan Ngablak Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 28 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perda No.8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Magelang khususnya di Kecamatan Ngablak. Isi pokok dari kajian ini yaitu mengenai pendistribusian bantuan alat dan subsidi pertanian yang bertujuan melindungi serta memberdayakan petani yang diatur dalam Perda No.8 Tahun 2017. Sesuai fakta di lapangan bahwasannya semua bantuan alat dan subsidi pertanian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, akan tetapi kelompok tani penerima bantuan tidak memanfaatkan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum dan peraturan daerah kabupaten magelang no.8 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Hasil dari kajian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Magelang sudah menjalankan tugas dengan baik dalam pendistribusian bantuan alat dan subsidi pertanian yang mana melalui beberapa tahap yaitu 1. Tahap Persiapan, yaitu dilakukan penyampaian informasi kepada kelompok tani yang dilanjutkan proses pengajuan bantuan, 2. Tahap Pelaksanaan, yaitu dilakukan pendistribusian bantuan, 3. Tahap evaluasi dan monitoring, yaitu mengadakan pengawasan dan monitoring terhadap bantuan yang disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan asas kepastian hukum yang mana sesuai dengan mekanisme pengajuan kelompok tani maupun gapoktan. Sesuai data di lapangan aspek kemanfaatan hukum belum sepenuhnya tercapai karena sebagian kelompok tani tidak memanfaatkan bantuan secara optimal dan cenderung untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, aspek keadilan hukum masih menghadapi tantangan karena prioritas bantuan lebih diarahkan pada kelompok tani yang aktif, sehingga kelompok yang pasif semakin terpinggirkan. Serta kebanyakan bantuan tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak berkepentingan kolektif. Kesimpulan bahwa implementasi pasal 28 Perda No.8 Tahun 2017 telah memenuhi Sebagian nilai tujuan hukum, tetapi belum mencapai keseimbangan yang ideal antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Actions (login required)

View Item