ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 DALAM PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME JOHN STUART MILL DAN SIYASAH SYAR’IYYAH

Muhaimin, Muh.Rizal (2025) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 DALAM PERSPEKTIF TEORI UTILITARIANISME JOHN STUART MILL DAN SIYASAH SYAR’IYYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text skripsi M. Rizal Muhaimin 3.pdf Download (2MB)

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah satu pasangan calon melawan kotak kosong pertama sekali muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUXIII/2015 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Namun mekanisme kotak kosong ini tidak diimplementasikan dalam penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru sebab terdapat pasangan calon yang didiskualifikasi. Pilkada Banjarbaru hanya diikuti satu pasangan calon, akan tetapi KPU Banjarbaru tidak mencetak ulang surat suara dengan dalih tidak cukup waktu sehingga suara yang mencoblos pasangan calon yang telah didiskualifikasi dihitung sebagai suara tidak sah. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: pertama, bagaimana isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait perselisihan hasil suara pemilihan walikota banjarbaru tahun 2024? Kedua, bagaimana Analisis PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam persepektif Utilitarianisme John Stuart Mill Dan Siyasah Syar’iyyah?. penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data diperoleh dari Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan suara ulang (PSU). Sedangkan data sekunder diambil dari undang-undang terkait, artikel ilmiah dan jurnal serta penelitian-penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru satu pasangan calon tanpa adanya kotak kosong telah bertentangan dengan asas pemilihan yang demokratis sebagaimana Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Dalam hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan sehingga bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu, yakni asas bebas. Kemudian tambahan kewajiban KPU untuk mencetak ulang surat suara akibat diskualifikasi terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga 30 hari sebelum hari pemungutan suara untuk menyesuaikan model surat suara dengan pemilihan satu pasangan calon. Dalam hal diskualifikai kurang dari 29 hari sebelum hari pemungutan suara seharusnya KPU bisa melakukan penundaan pemilihan terhitung sejak tanggal penetapan pembatalan pasangan calon guna menyesuaikan logistik Pilkada terkhusus surat suara. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025,putusan tersebut sesuai dengan prinsip dasar Utilitarianisme John Stuart Mill Dan Siyasah Syar’iyyah .

Actions (login required)

View Item