PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN (STUDI BAPPEDA KOTA SALATIGA)

ulinnuha, Ananda (2025) PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD PERSPEKTIF HUKUM PEMBANGUNAN (STUDI BAPPEDA KOTA SALATIGA). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text ANANDA ULINNUHA-33030190155-PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD.pdf Download (2MB)
	Text ANANDA ULINNUHA-33030190155-PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD.pdf Download (2MB)
	Text ANANDA ULINNUHA-33030190155-PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD.pdf Download (2MB)
	Text ANANDA ULINNUHA-33030190155-PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD.pdf Download (2MB)
	Text ANANDA ULINNUHA-33030190155-PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD.pdf Download (2MB)
	Text ANANDA ULINNUHA-33030190155-PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD.pdf Download (2MB)
	Text ANANDA ULINNUHA-33030190155-PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD.pdf Download (2MB)
	Text ANANDA ULINNUHA-33030190155-PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RPJMD.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Ananda Ulinnuha. 2025. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Penyusunan RPJMD Perspektif Hukum Pembangunan (Studi Bappeda Kota Salatiga). Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Dr. Fahmi Ashari, M.H. Kata Kunci: Peran Bappeda, Penyusunan RPJMD, Hukum Pembangunan, Salatiga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang dinamis, saat ini terus berupaya mewujudkan cita-cita nasional dan sedang giat- giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan cita- cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Kota Salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi pembangunan yang cukup besar. Namun, dalam proses pembangunan tersebut, BAPPEDA Kota Salatiga dalam penyusnan perencanaan pembangunan dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga dalam penyusunan RPJMD. (2) Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga dalam penyusunan RPJMD dilihat dari perspektif Pembangunan hukum. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpiulan serta validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA Kota Salatiga memiliki peran sentral dan multidimensional dalam penyusunan RPJMD. BAPPEDA berfungsi sebagai perumus draft awal dan penyedia analisis kebijakan, yang menghasilkan dokumen teknokratis berisi data, tantangan pembangunan, serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Selain itu, BAPPEDA juga berperan sebagai penyedia data dan fasilitator teknis, sekretariat teknis dalam tim penyusunan, fasilitator dan integrator aspirasi masyarakat, serta mediator dan komunikator dengan DPRD. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala utama dalam pelaksanaan fungsi tersebut, yaitu: (1) keterbatasan integrasi data antar-OPD yang menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan efektivitas kebijakan; (2) koordinasi lintas sektor yang belum substantif, sehingga kolaborasi antar instansi masih bersifat administratif; dan (3) partisipasi publik yang belum bermakna, yang mengakibatkan defisit legitimasi dalam proses perencanaan. Ketiga kendala tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip hukum pembangunan.

Actions (login required)

View Item