EKSISTENSI BAWASLU DAERAH PASCA PEMILU SERENTAK: STUDI TENTANG URGENSI DAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

, Samsul huda (2025) EKSISTENSI BAWASLU DAERAH PASCA PEMILU SERENTAK: STUDI TENTANG URGENSI DAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Samsul Huda-33030180035-EKSISTENSI BAWASLU DAERAH PASCA PEMILU SERENTAK STUDI TENTANG URGENSI DAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA.pdf Download (2MB)
	Text Samsul Huda-33030180035-EKSISTENSI BAWASLU DAERAH PASCA PEMILU SERENTAK STUDI TENTANG URGENSI DAN EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Samsul Huda. 2025, Eksistensi Bawaslu Daerah Pasca Pemilu Serentak: Studi Tentang Urgensi Dan Efisiensi Anggaran Dalam Pengawasan Pemilu di Indonesia. Skripsi. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing : Bapak Dr. Farkhani, S.H., S.HI., M.H. Kata Kunci: Eksistensi, Bawaslu Daerah, Pasca Pemilu Serentak, Urgensi dan Efisiensi Anggaran, Pengawasan Pemilu Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, memiliki struktur hingga ke tingkat daerah. Urgensi anggaran bawaslu memiliki tiga kategori yaitu akuntabilitas publik, keterbatasan ruang diskresi, efisiensi anggaran bawaslu didasarkan pada implementasi berbasis kinerja. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai, tidak terjadi kekosongan fungsi dan bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran disalurkan tepat sasara sehingga tidak adanya kecurangan dalam pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, yang juga didukung dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode perspektif ini adalah metode analisis yang memberikan penelitian tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah, atau sebaiknya menurut hukum. Keberadaan Bawaslu di tingkat daerah tetap memiliki urgensi tinggi meskipun tahapan pemilu telah selesai. Hal ini dikarenakan berbagai fungsi strategis yang tetap dijalankan oleh Bawaslu daerah pada masa jeda antar pemilu. Menurut peraturan intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan mengatur APBD Daerah

Actions (login required)

View Item