IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DARI PEMERINTAH DAERAH KE PEMERINTAH PUSAT PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba)

Ramadhan, Aditya (2025) IMPLIKASI PERALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DARI PEMERINTAH DAERAH KE PEMERINTAH PUSAT PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba). Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text Revisi new fiks wisuda.pdf Download (1MB)
	Text Revisi new fiks wisuda.pdf Download (1MB)

Abstract

Ramadhan, Aditya 2025. Implikasi Peralihan Kewenangan Pengelolaan Mineral Dan Batubara Dari Pemerintah Daerah Ke Pemerintah Pusat Perspektif Otonomi Daerah Dan Maslahah Mursalah (Studi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Dosen Pembimbing : Cholida Hanum, M.H. Kata Kunci: Peralihan Kewenangan, Otonomi Daerah, Tambang Minerba, UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba, Maslahah Mursalah. Otonomi daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara di Indonesia memberikan kemampuan bagi pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, dengan adanya perubahan pengaturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) yang berarti terdapat peralihan kewenangan dipegang oleh pemerintah provinsi dan pusat, mengurangi peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam seperti energi dan mineral. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal serta pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini mengambil isu hukum sebagai bentuk sistem norma seperti pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer diperoleh melalui berbagai macam sumber antara lain, peraturan perundang-undangan dan dokumen negara, kemudian data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan peralihan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersifat kepustakaan atau (library research) dengan menggunakan metode analisis data berbentuk penafsiran terkait korelasi bahan hukum primer dengan sekunder. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan terkait paradigma sentralistik menandai bergesernya kewenangan daerah yang semula secara pengelolaan minerba menjadi kewenangan kekuasaan pemerintah pusat. Penegasan arah peralihan kewenangan pengelolaan mineral dan batuara merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batubara) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan serta mereduksi kewenangan otonomi daerah yang ada di daerah. Dalam praktiknya, Maslahah Mursalah digunakan sebagai perspektif solusi yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Actions (login required)

View Item