REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA DAN IRAK PERSPEKTIF KAIDAH UṢŪLIYYAH

Albab, Elga Oktaviyandi (2025) REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA DAN IRAK PERSPEKTIF KAIDAH UṢŪLIYYAH. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text ELGA OKTAVIYANDI ALBAB_33010210010_REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA DAN IRAK PERSPEKTIF KAIDAH U??LIYYAH.pdf Download (843kB)
	Text ELGA OKTAVIYANDI ALBAB_33010210010_REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA DAN IRAK PERSPEKTIF KAIDAH U??LIYYAH.pdf Download (843kB)
	Text ELGA OKTAVIYANDI ALBAB_33010210010_REGULASI POLIGAMI DI INDONESIA DAN IRAK PERSPEKTIF KAIDAH U??LIYYAH.pdf Download (843kB)

Abstract

Albab Elga Oktaviyandi. 2025. Regulasi Poligami di Indonesia dan Irak Perspektif Kaidah Uṣūliyyah. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Pembimbing: Dra. Siti Muhtamiroh, M.Si Kata Kunci: Poligami, Kaidah Ushuliyyah, Hukum Keluarga Islam, Indonesia, Irak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena regulasi poligami di Indonesia dan Irak yang menunjukkan variasi signifikan, meskipun bersumber dari dalil syar'i yang sama. Indonesia dan Irak merupakan contoh menarik dimana kedua negara sama-sama mengakui kebolehan poligami, namun menerapkan model regulasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui regulasi poligami di Indonesia dan Irak; (2) Mengetahui regulasi poligami di kedua negara tersebut perspektif kaidah uṣūliyyah. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Sumber data primer meliputi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk Indonesia, serta Personal Status Law No. 188 of 1959 untuk Irak. Data sekunder diperoleh dari karya ilmiah, jurnal, dan literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan metode komparatif dan analisis konten dengan pendekatan kaidah uṣūliyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, regulasi poligami di Indonesia dan Irak memiliki persamaan fundamental dalam menetapkan asas monogami dan mewajibkan izin pengadilan. Namun, terdapat perbedaan mendalam dalam implementasinya. Irak menerapkan pendekatan lebih restriktif dengan mensyaratkan "kepentingan yang sah" dan memberlakukan sanksi pidana, sementara Indonesia lebih menekankan pada aspek administratif-prosedural. Kedua, analisis kaidah uṣūliyyah membuktikan bahwa regulasi di kedua negara merupakan bentuk kontekstualisasi yang sahih. Melalui kaidah al-amr wa an- nahy, poligami diposisikan sebagai ibahah muqayyad. Kaidah al-'am wa al-khas menunjukan regulasi sebagai takhsis terhadap keumuman ayat. Kaidah al-mutlaq wa al-muqayyad menjelaskan proses taqyid terhadap kemutlakan kebolehan, sedangkan kaidah al-mujmal wa al-mubayyan menegaskan peran negara sebagai mubayyin yang memerinci konsep keadilan

Actions (login required)

View Item