Pengawasan serta pengendalian pemerintah daerah pada bangunan liar perspektif peraturan daerah kabupaten Ngawi nomor 11 tahun 2015 dan siyasah Tanfidziah

Ningsih, Dwi Ria Kusuma (2026) Pengawasan serta pengendalian pemerintah daerah pada bangunan liar perspektif peraturan daerah kabupaten Ngawi nomor 11 tahun 2015 dan siyasah Tanfidziah. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text sudah yaaaa yuhuuuuu.pdf Download (1MB)
	Text sudah yaaaa yuhuuuuu.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dwi Ria Kusuma Ningsih. 2026. “Pengawasan Serta Pengendalian Pemerintah Daerah Pada Bangunan Liar Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2015 Dan Siyasah Tanfidzyah” Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri Salatiga. Dosen Pembimbing: Cholida Hanum, M.H. Kata kunci: pemerintah daerah, bangunan liar, pengawasan, pengendalian, Siyasah Tanfidziyah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian bangunan liar di Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Kabupaten Ngawi digambarkan sebagai daerah yang dikenal dengan memiliki keberhasilan dalam penegakan peraturan, pengelolaan tata ruang, dan adanya kolaborasi antar instansi pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang tertib, aman, dan berkelanjutan yang ditunjukan melalui penghargaan yang di peroleh Kabupatren Ngawi pada Inovative Government Award pada tahun 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan dengan data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap DPUPR Kabupaten Ngawi, Satuan Polisi Pamong Praja, pelaku pendiri bangunan liar, dan masyarakat sekitar. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa Perda No. 11 Tahun 2015 sudah jelas mengatur perizinan, pengawasan, pengendalian, dan sanksi bangunan, tetapi penerapannya di lapangan masih lemah, terlihat dari banyaknya bangunan liar di lahan aset desa pada tanah makam. Pemerintah daerah melalui DPUPR dan Satpol PP telah melakukan sosialisasi, pembinaan, patroli, teguran, dan pembongkaran. Adapun hambatan pada rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan daerah pinggiran, keterbatasan sumber daya, dan kekhawatiran warga untuk melapor. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, upaya ini sudah mengarah pada maslahah melalui tata ruang, insentif–disinsentif, dan penindakan bertahap, tetapi keadilan, ketegasan, dan pencegahan kerusakan karena pengawasan kurang konsisten, kesadaran masyarakat lemah, dan partisipasi pelaporan rendah. Oleh karena itu penguatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, layanan perizinan terpadu, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan implementasi Perda dan nilai Siyasah Tanfidziyah dalam pengawasan bangunan liar di Kabupaten Ngawi.

Actions (login required)

View Item