PENDEKATAN TEOLOGI PEMBEBASAN DAN ADVOKASI NONLITIGASI TERHADAP PERAMPASAN TANAH HAK MILIK MASYARAKAT PESISIR RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG

Ramzy, Ahmad (2026) PENDEKATAN TEOLOGI PEMBEBASAN DAN ADVOKASI NONLITIGASI TERHADAP PERAMPASAN TANAH HAK MILIK MASYARAKAT PESISIR RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG. Other thesis, IAIN SALATIGA.

	Text AhmadRamzy_PMI (Revisi) (1).pdf Download (4MB)
	Text AhmadRamzy_PMI (Revisi) (1).pdf Download (4MB)

Abstract

Ramzy, Ahmad. 2026. Pendekatan Teologi Pembebasan dan Advokasi Nonlitigasi terhadap Perampasan Tanah Hak Milik Masyarakat Pesisir Rawa Pening Kabupaten Semarang. Skripsi, Salatiga: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Rovi’in, M.Ag. Kata Kunci: Teologi Pembebasan, Advokasi Nonlitigasi, Perampasan Tanah Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menginventarisir masalah yang dialami oleh masyarakat pesisir Rawa Pening dari Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020; 2) Untuk mengetahui advokasi nonlitigasi yang berbasis extra-legal approach dilangsungkan oleh LBH Semarang dan mahasiswa dalam melakukan advokasi nonlitigasi untuk menjamin kesadaran dan pengetahuan masyarakat pesisir Rawa Pening akan dampak dari Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020; 3) Untuk mengkaji pendekatan teologi pembebasan yang dilakukan oleh warga dalam menyikapi upaya perampasan tanah hak milik masyarakat pesisir Rawa Pening dari Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana segala pengalaman hidup sejumlah orang atas pengalaman empiriknya. Basis pengumpulan data bersumber dari hasil observasi tempat penelitian. Kemudian, diperkuat dengan wawancara kepada beberapa narasumber, yang dibedakan secara ukuran derajat peran. Lalu, didukung hasil pengkajian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data yang dikumpulkan selanjutnya direduksi, disajikan dan terakhir diverifikasi sebagai kesimpulan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan; 1) masalah-masalah yang terjadi di Rawa Pening bersumber pada upaya pelestarian yang dicanangkan dari tahun 2009 dengan adanya kesepakatan dari Konferensi Danau Nasional I. Namun pada prakteknya, melalui Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 365/KPTS/M/2020 dengan melibatkan BBWS Pemali-Juana dan Kodam IV/Diponegoro, yang juga menjadikan Danau Rawa Pening sebagai Danau Prioritas Nasional (DPN) menimbulkan ketimpangan sosial yang disebabkan tidak adanya partisipasi bermakna bersama warga dan merampas tanah hak milik warga, baik lahan sawah hingga rumah warga; (2) pendekatan advokasi nonlitigasi yang berbasis extra-legal approach dilangsungkan oleh LBH Semarang beserta mahasiswa-mahasiswa untuk mendistribusikan pengetahuan antara warga dengan warga, dan warga dengan pendamping; dan (3) Pendekatan teologi pembebasan warga di Dusun Klurahan menyikapi batas sempadan atau patok yang dipasang oleh Kodam IV/Diponegoro dengan pendekatan secara teologis dan kultural, melalui qunut nazilah dengan berkomitmen pada kesadaran membebaskan diri dari ketidakbaikan.

Actions (login required)

View Item