Susanto, Adi (2015) ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI. Other thesis, IAIN Salatiga.
|
Text
Adi Susanto_21109003.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Tindakan aborsi tersebut tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dan menghargai hak hidup setelah terjadinya pembuahan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi boleh dilakukan apabila terjadi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang aborsi menurut hukum Islam dan menurut peraturan pemerintah, maka penulis akan melakukan penelitian lebih jauh. Pada umumnya timbulnya kejahatan aborsi di kalangan umat yaitu disebabkan karena kehamilan yang tidak diinginkan, seperti sudah mempunyai banyak anak, takut tidak mampu membesarkan anak dengan alasan kondisi perekonomian, korban perkosaan atau janin yang dikandung terkena penyakit yang mustahil untuk sembuh atau cacat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan terjun langsung keperpustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan pustaka atau literatur yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diangkat, dengan teknik analisis deskriptif dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa melakukan tindakan aborsi dalam pandangan hukum Islam apabila usia janin masih 40 hari atau sebelum ditiupkan ruh, para fuqaha berbeda berpendapat. Akan tetapi apabila sesudah ditiupkan ruh semua ulama sepakat untuk mengharamkannya. Dalam kasus kedaruratan medis dalam Islam diperbolehkan karena untuk menyelamatkan nyawa si ibu, sejalan dengan peraturan pemerintah karena hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu jika berhadapan dengan dua keburukan, maka yang harus dihindari adalah yang paling buruk (idzaa ta’aaradhat al-mafsadataani ru’iya a’dzamuhuma dhararan). Bahaya secara syara’ harus dihilangkan (al-dharar yuzaalu syar’an). Sedangkan masalah aborsi karena perkosaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dalam hukum Islam juga memperbolehkan dengan syarat tertentu, alasannya apabila tidak dilakukan tindakan tersebut akan membawa dampak buruk bagi jiwa dan raga si ibu di kemudian hari, maka rukhsah aborsi berlaku karena kehamilan tersebut akibat dari unsur paksaan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Agama > Fiqih (Hukum Islam) |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
| Date Deposited: | 17 Feb 2016 07:33 |
| Last Modified: | 17 Feb 2016 07:33 |
| URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/289 |
Actions (login required)
 |
View Item |
