PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN DAN PENERIMAAN PENGAJUAN STATUS ANAK KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA DENGAN NO 068/Pdt.P/2017/PA.Sal.DAN N0 040/Pdt.P/2017/PA.Sal.

ALWI, AGUS (2018) PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN DAN PENERIMAAN PENGAJUAN STATUS ANAK KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA DENGAN NO 068/Pdt.P/2017/PA.Sal.DAN N0 040/Pdt.P/2017/PA.Sal. Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text skripsi.pdf Download (2MB)

Abstract

Alwi, Agus. 2018, Perbandingan Putusan Hakim TerhadapPenolakan Dan Penerimaan Pengajuan Status Anak Kandung Di Pengadilan Agama Salatiga Dengan No068/Pdt.P/2017/PA.Sal.Dan No 040/Pdt.P/2017/PA.Sal. Skripsi Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H.Muh. Zuhri, M.A. Kata Kunci : Putusan, Hakim, Anak Kandung Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran banyak anak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Penelitian ini membahas tentang dasar yang dipergunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 040/Pdt.P/2017/PA.Sal dan putusan nomor 068/Pdt.P/2017/PA.Sal. Tentang anak kandung.Bahwa berdasarkan dari kedua kasus tersebut terdapat perbedaan putusan oleh hakim tentang penetapan permohonan asal usul anak, padahal menurut penulis pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sama-sama pernikahan dibawah tangan, dan sama-sama melahirkan anak sebelum pernikahanya di catatkan di KUA setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dasar yang dipergunakan hakim mengabulkan permohonan No. 040/pdt.P/2017/PA.Sal. adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010 dan dalil fiqhiyah kitab Al-Fiqh Al-islami Wa Adilatuhu jilid V halaman 690. Dan dasar yang dipergunakan hakim memutus perkara No.068/Pdt.P/2017/PA.Sal. adalah karena dalil hukum Islam yang memberi batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 bulan berdasarkan bunyi ayat Al-Quran dalam surat Lukman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan yang terakhir penulis menyimpulkan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dalam hal ini dianggap Zina maka anak hanya bisa dinasabkan pada ibu kandungnya sedangkan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah ( tidak dicatatkan di KUA) tapi melakukan pernikahan adat atau nikah tradisional dapat ditetapkan nasabnya sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item