Imron, Muhammad (2019) PRAKTEK KREDIT USAHA TANI DALAM PANDANGAN HUKUM (Studi Kasus di KUD Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). Other thesis, IAIN SALATIGA.
Text
Full Skripsi imron.pdf Download (4MB) |
Abstract
Imron, Muhammad. 21414023. Praktek Kredit Usaha Tani Dalam Pandangan Hukum (Studi Kasus di KUD Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing: M. Yusuf Khummaini, S.Hi, M.H Kata Kunci: Praktek Kredit Usaha Tani, Koperasi, Hukum Islam, Undang-Undang Koperasi sebagai gerakan perekonomian rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun bagaimana jika pinjaman atau kredit usaha tani melalui koperasi dilakukan tanpa harus menjadi anggota, hal ini terjadi di Koperasi Unit Desa Kecamatan Pabelan. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas diidentifikasikan masalah yang menjadi kajian penelitian yaitu: 1) bagaimana praktek kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang? 2) bagaimana pandangan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap praktek kredit usaha tani di KUD tersebut? Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literaturliteratur yang berkaitan dengan masalah ini. Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis menyimpulkan bahwa: 1) Praktek kredit usaha tani dilakukan melalui beberapa ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh pihak koperasi. Proses pinjaman ini dikhususkan untuk anggota yang tergabung dalam kelompok tani, namun pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh perorangan diluar keanggotaan koperasi. 2) Dalam hukum Islam pelaksanaan kredit usaha tani ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu dalam hal pengembalian modal terdapat tambahan tanpa sepengetahuan peminjam. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No.9 Tahun 1995, pelaksanaan suatu kredit usaha seharusnya ditujukan khusus kepada anggota, namun dalam kasus ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha perorangan diluar keanggotaan koperasi sehingga praktek kredit usaha tersebut menyimpang dengan aturan yang ada.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | Ilmu Ekonomi,Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Negera > Ilmu Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah |
Depositing User: | Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id |
Date Deposited: | 24 Apr 2019 06:44 |
Last Modified: | 24 Apr 2019 06:44 |
URI: | http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/5579 |
Actions (login required)
View Item |