PERLINDUNGAN BARANG KIRIMAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran)

Rasyidah, Asma (2019) PERLINDUNGAN BARANG KIRIMAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran). Other thesis, IAIN SALATIGA.

Text 21414064.pdf Download (1MB)

Abstract

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah menyebutkan bahwa yang di maksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran yang merupakan pelaku usaha dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan, harus selalu berusaha untuk melindungi barang kiriman konsumen dan mengedepankan kepentingan konsumen daripada mengejar keuntungan. Dengan komitmen pelayanan yang diberikan, maka dari latar belakang tersebut penulis fokus meneliti tentang: 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran terhadap pengiriman barang? 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran?. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif yang menggunakan jenis pendekatan field research, yaitu jenis penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggungjawab PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran dalam pengiriman barangnya adalah memberikan ganti rugi sesuai yang telah disepakati sebelumnya dan sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pos dan KD No. 11 Tahun 2017 tentang Jaminan Ganti Rugi Surat dan Paket Dalam Negeri. Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemberian ganti rugi juga dianjurkan dalam Pasal 9 UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan dari pelayanan pelaku usaha. Dan PT. Pos Indonesia Cabang Ungaran telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memberikan ganti rugi yang diakibatkan oleh kelalaian pihak pos.

Actions (login required)

View Item