PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga)

Adhani, Laily Yusnia (2016) PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga). Other thesis, IAIN Salatiga.

Text Layli.yusnia.21211015.pdf Download (2MB)

Abstract

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, yang isinya mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dan apa saja selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Di Indonesia perjanjian pra nikah merupakan hal yang tabu dan masih jarang di temui, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga)”. Dengan pokok permasalahan atau tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana isi perjanjian pra nikah yang terdapat di KUA Tingkir dan bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, yaitu penulis mendeskripsikan perjanjian pra nikah dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia kemudian menganalisinya terhadap isi perjanjian perkawinan yang terdapat di KUA Tingkir.Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana untuk memperoleh data penulis langsung terjun ke lokasi untuk mewawancarai kepala KUA Tingkir Salatiga. Dari hasil penelitian di KUA Tingkir Salatiga, selama ini baru ada satu pasangan yang membuat perjanjian pra nikah, perjanjian itu berupa salinan akta yang dibuat oleh notaris dan sudah disahkan oleh pegawai pencatat nikah.Isi dari perjanjian tersebut mengatur tentang pembagian harta dalam perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta gono-gini, pemeliharaan anak, mendirikan usaha bersama dan pembagian warisan.Dalam perpektif hukum Islam keseluruhan perjanjian tersebut merupakan syarat yang tidak menyimpang dari hukum Islam, Maka dari itu para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut hukumnya wajib untuk memenuhi persyaratan tersebut.Sedangkan dari sisi Hukum perkawinan di Indonesia, perjanjian tersebut sudah sesuai dengan UU No.1 Th.1974 dan Kompilasi hukum Islam. Perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang sah, yang dicatat oleh akta notaris dan disahkan pegawai pencatat perkawinan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	Agama > Manajemen dan Ekonomi Islam
Divisions:	Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Depositing User:	Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited:	26 May 2016 05:02
Last Modified:	26 May 2016 05:02
URI:	http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/792

Actions (login required)

View Item