SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Ridho, Muchamad Ali (2015) SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT MUSLIM DI DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG. Other thesis, IAIN Salatiga.

[img] Text
Muchamad Ali Ridho 21210008.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Abstract

Waris merupakan salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati.Kewarisan yang ada di dalam Al Qur’an adalah bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan. Dalam pembagian waris apabila perempuan mendapatkan lebih banyak daripada laki-laki, apakah kewarisan sudah sesuai dengan hukum sayri’at Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, kenapa pembagian harta waris di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur untuk perempuan mendapatkan lebih banyak dibandingkan laki-laki, bagaimana jika ditinjau menurut hukum waris Islam. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini data yang ingin diperoleh adalah adanya pembagian harta waris untuk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan interview (wawancara) kemudian data ditranskip menjadi data yang lengkap. Masyarakat muslim di Desa Kalongan dalam hal melakukan pembagian harta waris selalu dengan jalan musyawarah, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan di masyarakat tersebut. Untuk hasil perolehan harta waris yang diperoleh masing-masing ahli waris jelaslah berbeda dengan apa yang ada dalam Al Qur’an. Faktor penyebab pembagian harta waris untuk anak perempuan lebih banyak daripada laki-laki dikarenakan kesadaran masyarakat sangat kecil dalam menerapkan hukum Islam, hukum Islam di anggap sulit, pembagian harta waris dengan jalan musyawarah dilakukan turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan. Dalam hal pembagian harta waris masyarakat muslim di Desa Kalongan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bila ditinjau dari sisi Kompilasi Hukum Islam pada Bab III Besarnya Bahagian Pasal 183 yang menjelaskan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Penjelasan pasal tersebut sangat jelas bahwa mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian harta waris itu sangatlah dimungkinkan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Agama > Fiqih (Hukum Islam)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Depositing User: Unnamed user with email bimoharyosetyoko@iainsalatiga.ac.id
Date Deposited: 06 Jun 2016 08:03
Last Modified: 06 Jun 2016 08:03
URI: http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/id/eprint/826

Actions (login required)

View Item View Item