PERDEBATAN PEMIKIRAN HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA

Nisa', Khoirotun (2020) PERDEBATAN PEMIKIRAN HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA. [UNSPECIFIED]

Text SKRIPSI_PDF_FIX bngt.pdf Download (3MB)

Abstract

Khoirotun, Nisa’. 2020. Perdebatan Pemikiran Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. Fakultas Syariah. Program studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Munajat, M.A., Ph.D. Kata Kunci: Agama , Negara Skripsi ini merupakan library reserch (studi pustaka) yaitu menelaah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang didasarkan pada sumber-sumber primer, sekunder, dengan teknik pengumpul data. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara menyesuaikan metode yang digunakan, kemudian dianalisis secara logis dan sistematis guna mendapatkan suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari perdebatan hubungan agama dan negara yang terjadi di Indonesia yakni pada masa sebelum kemerdekaan yang diawali oleh perdebatan Soekarno dan Muhammad Natsir. Soekarno (1901-1970) yang berdiri dalam kelompok kebangsaan netral (nasionalis), serta Mohammad Natsir (1908-1993) dari kelompok Islam, keduanya mewakili dari dua kelompok ideologi yang berseberangan, yaitu Kebangsaan dan Islam. Soekarno menginginkan bahwa agama dan negara haruslah terpisah sedangkan Natsir berpandangan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, kedua merupakan satu kesatuan. Hingga akhirnya pedebatan tentang hubungan agama dan negara dibawa dalam sidang BPUPKI saat pembahasan ideologi yang akhirnya disepakati bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa, hingga pada akhirnya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan Kahar Muzakkar pada masa Orde Lama. Kemudian pada tahun 1966 agar tidak ada lagi perdebatan mengenai hubungan agama dan negara pada awal rezim orde baru dimana Suharto dalam menjalankan pemerintahannya mengeluarkan peraturan dengan menetapkan bahwa Pancasila sebagai asas tunggal. Perdebatan muncul akibat diterapkannya pancasila sebagai asas tunggal dalam masa Orde Baru. Bahkan gerakan Islam radikal atau yang sering disebut dengan Islam garis keras mulai menampakkan diri secara terbuka pada dekade 1990-an dan lebih terbuka lagi pada era reformasi. Hal ini disebabkan karena suasana transisional politik yang makin terbuka dan adanya sedikit kelemahan pemerintah, diantaranya FPI, HTI dan MMI. Ketidakpuasannya terhadap hubungan agama dan negara pada masa reformasi, baik FPI, HTI, dan MMI inilah yang menyebabkan mereka menyuarakan khilafah Islam sebagai solusinya. Berdasarkan hasil penelitian dalan skripsi ini, sebenarnya perdebatan hubungan agama dan negara teruslah berkembang, bukan hanya tokoh saja yang menginginkan khilafah Islam, namun kemunculan ormas yang berbasis Islam juga menyuarakan tegaknya khilafah Islam di Indonesia.

Actions (login required)

View Item